时间：2025-06-03 17:44:33 来源：quickq官网手机版下载

Warta Ekonomi,quickqios版免费下载 Jakarta -

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan lintas batas, sehingga untuk memeranginya perlu aksi kolektif.

Oleh karena itu, Wamen PPPA menyerukan aksi kolektif antarnegara kawasan dalam menghadapi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, terlebih pada era digital.

Baca Juga: Menteri PPPA Ungkap Jumlah Pembimbing Ibadah Haji Perempuan Belum Maksimal

Wamen PPPA menyampaikan hal tersebut saat membuka Child Sexual Exploitation Regional Dialogue (CSERD) yang diselenggarakan di Hotel Westin Nusa Dua beberapa waktu lalu.

“Kejahatan ini lintas batas. Tidak ada satu negara pun yang bisa menanganinya sendirian. Kita perlu kekuatan kolektif kawasan untuk memastikan anak-anak kita tumbuh aman, merdeka, dan terlindungi, terutama di era digital yang semakin kompleks,” tegas Wamen PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (3/6).

Wamen PPPA juga menyoroti pentingnya membangun sistem perlindungan yang benar-benar terintegrasi dan berorientasi pada korban. Kementerian PPPA, menurutnya, telah memperkuat sistem pelaporan dan layanan darurat melalui SAPA129, serta terus mendorong penyedia layanan di daerah untuk meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Sistem ini dapat diakses masyarakat secara mudah melalui Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, WhatsApp di nomor 0811-129-129, aplikasi mobile, dan situs web: https://laporsapa129.kemenpppa.go.id.

“Kita tidak bisa membiarkan ruang digital hanya diisi oleh konten negatif. Kita harus menciptakan arus balik dengan menghadirkan konten yang membangun karakter, nilai moral, dan masa depan anak-anak kita. Ini adalah bagian dari kekuatan kolektif kita,” tambah Wamen PPPA.

Tak hanya itu, Wamen PPPA juga mengangkat isu-isu sensitif yang kini mulai terangkat ke permukaan, seperti kasus inses dalam keluarga, pernikahan anak yang dibenarkan atas nama budaya, serta melemahnya relasi antara orang tua dan anak akibat dominasi informasi digital.

“Ketika anak-anak dan penyintas mulai berani bicara, negara tidak boleh diam. Inilah saatnya bertindak. Forum ini adalah ruang untuk merumuskan langkah nyata bersama, bukan sekadar diskusi,” tutup Wamen PPPA.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, yang juga hadir dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa Australia telah mengembangkan strategi nasional untuk melawan eksploitasi seksual anak, termasuk pembentukan ACCCE dan penerapan kebijakan batas usia minimum penggunaan media sosial guna melindungi anak-anak di ruang digital dan dunia nyata.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Menurut Sains, Liburan dengan Kapal Pesiar Baik untuk Kesehatan
下一篇：Yoga di Atas Batu Pantai di Thailand, Turis Rusia Tewas Tersapu Ombak

• ·Apa yang Terjadi pada Otak Anak saat Kebanyakan Makan Gula?
• ·Adik Gamawan Pernah Beli Ruko ke Pemenang Tender e
• ·Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah dan Jagung untuk Menjamin Penyerapan Hasil Petani
• ·Jadi Plt Gubernur, Djarot Kebut Proyek Simpang Semanggi
• ·2025年国外电影学院排名
• ·Kapan Waktu Makan Telur yang Tepat untuk Menurunkan Berat Badan?
• ·Padahal Menyehatkan, Tapi Minum Air Lemon Juga Ada Efek Sampingnya
• ·5 Resep Minuman Enak Penurun Gula Darah, Dijamin Ampuh
• ·Jakarta x Beauty Resmi Dibuka, Angkat Inklusivitas Industri Kecantikan
• ·FOTO: Mengagumi Keindahan Kota Tua di Brussels, Belgia
• ·7 Hal Tak Terduga yang Bikin Kamu Terlihat Lebih Tua, Biasa Dilakukan
• ·Sandiaga: Mari Kita Tanggalkan Baju Ini
• ·Ahmad Dhani Terbukti Langgar Kode Etik DPR, MKD Beri Sanksi Atas Kesalahan Penulisan Marga Pono
• ·Mengapa Orang Sibuk Merekam dan Menonton saat Ada Insiden Kriminal?
• ·Tarif Mancing TN Komodo Naik dari Rp25 Ribu Jadi Rp 5 Juta per Orang
• ·Kode Minta Suap Kader PKS Pakai Bahasa Arab