Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni hingga Juli 2025. Namun berbeda dari stimulus awal tahun, diskon kali ini hanya menyasar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Diskon tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga di tengah masa libur sekolah dan pencairan gaji ke-13.

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (23/5/2025).

Baca Juga: Pemerintah Diskon Lagi Tarif Listrik Hingga Tiket Pesawat, Demi Genjot Ekonomi Kuartal II

Stimulus listrik ini merupakan kali kedua pemerintah menerapkan skema diskon serupa pada 2025. Sebelumnya, pada Januari–Februari 2025, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, hingga 2.200 VA.

Namun untuk stimulus terbaru ini, cakupan pelanggan yang menerima potongan lebih terbatas. Hanya rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA yang masuk kategori penerima.

Baca Juga: Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II Segera Digulirkan Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Selain diskon listrik, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama periode Juni–Juli. Kedua stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen.

Menko Airlangga menekankan bahwa kuartal kedua menjadi krusial untuk mendongkrak konsumsi, terutama karena sudah tidak ada momen besar seperti Natal dan Tahun Baru. Momentum libur sekolah dan pencairan gaji ke-13 menjadi titik tekan intervensi pemerintah terhadap konsumsi domestik.