JAKARTA,quickq免费版 DISWAY.ID -Jelang pemilu 2024 terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dan pejabat publik. 

Terbaru, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahri diduga melakukan pelanggaran soal netralitas karena menghadiri sebuah acara bersama salah satu calon anggota DPD RI. 

BACA JUGA:9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri dalam Pemilu 2024, Dilarang Deklarasi Hingga Pengaruhi Keluarga

BACA JUGA:Ingatkan Netralitas Pejabat dan ASN, TPN Ganjar - Mahfud Minta Jokowi Jaga Stabilitas Jelang Pemilu

Dalam video sebuah acara di Muna Barat pada Agustus 2023 lalu, Bahri diduga mengkampanyekan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dalam video yang viral beberapa waktu lalu. 

"Jika Pj Kepala Daerah terbukti melanggar maka harus di copot," kata Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi), Zaenal Abidin dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.

Zaenal menegaskan pernyataan dukungan terhadap kandidat capres tertentu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Yakni terkait instruksi kepada kepala daerah agar bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Sikap Presiden Jokowi dan Mendagri telah jelas, memerintahkan Pj kepala daerah agar bersikap netral dalam Pilpres 2024, perintah itu semestinya menjadi acuan bagi semua Pj kepala daerah. Mereka tidak boleh memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan perintah tersebut karena mereka dipilih oleh presiden," tegas Zaenal.

BACA JUGA:Makan Bareng Jokowi dan Bacapres Lain, Anies Baswedan: Menitipkan Pesan untuk Bapak Presiden Bisa Menjaga Netralitas

BACA JUGA:Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Jokowi: Beri Pemahaman Masyarakat Jika Beda Pilihan Itu Wajar

Di samping itu, Zaenal menyebut pernyataan Bahri yang disampaikan secara terbuka di depan masyarakat umum itu berpotensi mencederai proses demokrasi. Kemudian, bisa memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat Muna Barat, khususnya masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda pada Pilpres 2024. 

"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih," ungkap Zaenal.

Zaenal mengungkapkan, Pilpres adalah ajanag sekaligus ujian tersendiri bagi kepala daerah dan Pj kepala daerah. Netralitas mereka dalam kapasitas sebagai pejabat sangat dibutuhkan demi menghadirkan pilpres yang jujur, bersih, dan adil. 

Berkaca pada kasus OTT PJ Bupati Sorong yang diduga memiliki pakta integritas untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden di Pemilu 2024. 

• 1
• 2
• »

• ·Bawakan 3 Lagu di Puncak Bulan Bung Karno, Once Hibur Kader PDIP
• ·Ramai Turis Takut ke Jepang Gara
• ·Kota Panas yang Menyengat hingga Burung
• ·Gegara Kelakuan Istri Posting Soal Politik, Tentara Aktif Dihukum KSAD
• ·Ketum PPP Belum Bisa Dihubungi Sejak Pagi, Benarkah Ditangkap KPK?
• ·Vietnam Destinasi ASEAN Paling Dicari di Dunia, Jauh Lampaui Indonesia
• ·Salut, Anggota TNI AD Selamatkan Warga yang Dikepung Debt Collector, Ini Kronologinya
• ·Daftar 12 Kementerian yang Telah Rilis Formasi CPNS 2024, Ada Pilihanmu?
• ·Catat, Ini 7 Tanda Kamu Adalah Orang Cerdas
• ·Adik Harvey Moeis Diperiksa Kejagung: Telusuri Terkait TPPU Korupsi Timah
• ·Anies Baswedan Keringetan saat Tanah Abang Diserbu 100 Ribu Orang
• ·Daftar Barang Teraneh Penumpang yang Disita Bandara: Ada Bola Meriam
• ·Warga Wilayah Anies: Lebih Pilih Kena Corona daripada Kelaparan
• ·Ini Kesalahan yang Bikin Ular Bertamu ke Rumah, Sering Kamu Lakukan
• ·Mahasiswa Digelandang Polisi Gegara Demo Hardiknas
• ·Pemberian Wawan ke Jennifer Dunn: Mulai Alphard Vellfire Hingga Tiket Nonton