Panitia seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi untuk membicarakan upaya pencegahan kandidat komisioner KPK yang terindikasi berpaham radikal.

Baca Juga: Sayang, Masih Ada Penceramah yang Suka Marah-Marah

"Tadi kita sudah diterima oleh Kepala BNPT, dan sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar komisioner KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT, untuk itulah pansel datang ke mari," kata ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih di kantor BNPT Jakarta, Senin.

Yenti datang bersama dengan tujuh anggota capim KPK yaitu Indiryanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Al Araf menemui Suhardi Alius beserta jajaran deputi BNPT.

"Untuk kerja samanya berkaitan 'tracking' dan secara garis besar disampaikan jangankan untuk memilih setingkat komisioner KPK, untuk pemilihan jajaran di perguruan tinggi juga sudah dilakukan (tracking oleh BNPT) untuk mengantisipasi," tambah Yenti.

Anggota pansel capim KPK 2019-2023 Hendardi menyatakan bahwa isu radikalisme diambil untuk menanggapi isu dinamika politik terakhir di Indonesia.

"Isu radikalisme ini kita ambil sebagai hal yang penting untuk syarat agar tidak terlibat atau dalam istilah lain lebih pentng adalah agar capim tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis," tutur Hendardi.

Selain BNPT, pansel capim KPK juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak disertakan dalam seleksi capim KPK empat tahun lalu.

Namun, Hendardi menegaskan bahwa tidak terindikasi paham radikal bukanlah penilaian satu-satunya oleh pansel.

"Isu radikalisme bukan satu-satunya, hanya salah satu isu dari isu lain yaitu integritas, 'track record', kapabilitas dan independensi calon. Isu ini diperkuat saat kami diundang presiden yang menegaskan isu ini penting untuk diperhatikan tim pansel," ungkap Hendardi.

Setelah pansel menerima nama-nama pendaftar maka pansel akan mengirimkan nama-nama tersebut ke sejumlah lembaga yang sudah dimintai kerja sama sebelumnya oleh pansel.

"Pada intinya kriteria itu yang menentukan kami. Selanjutnya kami mengirimkan nama-nama ke BIN, ke KPK, Kapolri, ke Kejaksaan agar dicek apakah ada di polisi yang terindikasi tersangka, di kejaksaan ada yang sedang dituntut, dan sebagainya," ucap Yenti.

Hingga "H-3" pendaftaran capim KPK 2019-2023 akan ditutup, baru 93 orang yang sudah mendaftar.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

• ·Duh Mas Anies, Duit Mulu yang Dimasalahin
• ·Wamenekraf Tekankan Pentingnya Perlindungan Data Terhadap Layanan Keuangan
• ·Izin PAUD dan RA Multi Layanan Bakal Disederhanakan Jadi Single Licensing
• ·Wamenekraf Ingin M56 Semakin Lebarkan Sayap di Pasar Global Melalui Kolaborasi
• ·Anak Buah Anies Tegas Larang Warga Salat Id di Masjid
• ·Modal Dasar Rp32,9 Miliar, Produsen Serat Optik CCSI Dirikan Anak Usaha Baru
• ·KPUD Kukar Dilaporkan ke DKPP Gegara Terima Pendaftaran Bupati Dua Periode, Kok Bisa?
• ·Komdigi Dorong Kampus Jadi Dapur AI Nasional
• ·Kejari Depok Belum Terima Salinan Putusan Buni Yani, Ada Apa dengan MA?
• ·Sidang Perdana Praperadilan Rommy Ditunda, Sebab....
• ·Fexuprazan vs PPI: Mana Lebih Efektif Atasi GERD?
• ·3 Resep Mie Nyemek yang Gurih dan Nikmat, Cocok Disantap saat Hujan
• ·IHSG Merosot ke Level 7.024 pada Awal Perdagangan Hari Ini, INRU Paling Loyo
• ·2025年英国大学风景园林专业排名
• ·Tips Diet Nia Ramadhani, Pangkas BB 28 Kg dalam Enam Bulan
• ·2025日本工业设计大学排名