Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sufari, mengatakan sudah dua bulan pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi Buni Yani dari Mahkamah Agung (MA). Karena salinan putusan belum diterima, kejaksaan belum bisa mengeksekusi Buni Yani.

"Kami belum menerima salinan putusan," ujarnya di Depok, Jumat (25/1/2019).

Karena itu, Kejari Depok tetap menunggu salinan putusan dikirimkan. Buni Yani divonis dalam sidang putusan kasasi di MA pada 22 November 2018.

Sementara, Jaksa Agung, M Prasetyo sebelumnya menyinggung soal salinan putusan yang belum diberikan.

"Paling nanti mengingatkan sekian lama nggak keluar juga, menanyakan seperti apa, biar ada kepastian karena banyak pihak yang mempertanyakan. Kita sebenarnya (ingin) lebih cepet lebih baik biar segera tuntas biar segera ada kepastian," terangnya.

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat ia mengunggah potongan video Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Buni Yani kemudian diadili. PN Bandung menghukum Buni Yani selama 18 bulan penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Di PN Bandung, majelis hakim menyatakan Buni terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan di tingkat MA, kasasi yang diajukan jaksa dan Buni Yani sama-sama ditolak. Buni Yani tetap divonis 18 bulan penjara.

• ·Awas 'Brain Rot', Cegah Pembusukan Otak dengan 9 Kebiasaan Ini
• ·Tanggal Merah April 2025, Apakah Hari Jumat 18 April Libur Nasional?
• ·Simbol Kekayaan Budaya dan Syariat, Ini Yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Berkurban
• ·Doa untuk Perempuan yang Sudah Meninggal Sesuai Sunah
• ·Ada yang Main Kucing
• ·FOTO: Ritual Membersihkan Rupang Sambut Imlek di Amurva Bhumi
• ·Tanah Wakaf Tak Lagi Terbengkalai, Menteri Nusron Umumkan Gebrakan Demi Umat
• ·Potensi Kerja sama Indonesia
• ·Cum Date 11 Juni, PGAS Siap Guyur Dividen Rp182,08 per Saham
• ·Marak Kasus Kekerasan Seksual, Kemenkes Wajibkan Tes Kejiwaan Dokter PPDS Setiap 6 Bulan
• ·Kasus Predator Seksual Jepara Harus Jadi Alarm Nasional, Ini Kata Komnas Perempuan
• ·MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Kecuali dengan 5 Syarat Ini
• ·VIDEO: Langit Warna
• ·BKKBN: 57 Persen Ibu di Indonesia Alami Baby Blues, Tertinggi se
• ·Masuk Tahap Finalisasi, Kemenkop Ungkap Persiapan Pembentukan Kopdes Merah Putih
• ·Jangan Salah, Ini Beda Autoimun dan Alergi Biasa